PEMUDA SEBAGAI PENGAWAL PILKADA

Tidak terasa tahun politik sudah mulai menggeluti ruang publik Indonesia. Suasana pilkada serentak semakin kental terasa disetiap lini massa, seperti media televisi yang semakin merekontruksi pikiran bahwa pilkada sudah di depan mata, kemudian baliho-baliho yang terpampang di setiap pinggir jalan, kalender-kalender yang space-nya di dominasi oleh foto kandidat petarung pilkada, semua menjadi pemandangan sehari-hari yang menghipnotis mata. Hal yang wajar terjadi pada negara yang sedang belajar berdemokrasi ini mengambil ruang publik utuk mendapat hati masyarakat demi mendulang suara untuk kemenangan.

Meskipun sudah masuk ke yang ketiga kalinya, namun pilkada serentak tahun 2018 ini masih menarik pro-kontra di kalangan intelektual. Terlepas dari itu semua, ada beberpa poin positif terkait pelaksanaan pilkada serentak ini. Yaitu dengan menyerentakkan pelaksanaan pilkada diharapkan adanya sinergisitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu dari sisi efektifitas, baik ditataran masyarakat dengan tidak berulang kali masyarakat masuk ke bilik suara, kemudian ditataran elit dengan hanya cukup diadakan satu kali pelantikan saja, efisiensi waktu, dan efisiensi biaya.

Sebagai suatu program pelaksanaan pilkada memiliki indikator yang perlu dinilai oleh segenap kalangan. Indikator ini melihat sejauh mana pelaksanaan pilkada serentak ini berhasil, terlebih sudah 2 kali pengalaman pelaksanaan pilkada serentak yang harus jadi pelajaran dan perhatian pelaksana. Indikator yang pertama yakni masyarakat menggunakan hak suara dgn bebas dan nyaman, tanpa ada intervensi dari siapapun. Kemudian partisipasi masyarakat tinggi, dan masyrakat antusias menyambut pilkada serentak ini. Selain itu kontestan taat asas dan perundangan yang ada, yang kemudian meminimalisir konflik horizontal. Dan indikator yang terpenting adalah dihasilkannya kepala pemerintahan yang berkualitas, tepat janji, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk memastikan tercapainya indikator keberhasilan tersebut perlu adanya pengawasan dan pengawalan dari setiap lini masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Pengawasan dan pelaksanaan pilkada tentu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bukan dari komunitas peserta pilkada, dan bukan dari komunitas pelaksana. Namun komunitas yang berada diluar teknis pelaksanaan. Komunitas yang diharapkan mengambil peran ini adalah kalangan anak muda. Semangat dan rasionalitas serta ideologi yang masih segar menjadi modal utama sebagai kelompok masyarakat dalam golongan tengah menjadi pengawal pelaksanaan pilkada serentak.

·         Mencari rekam jejak calon-calon yang akan bertanding di masing-masing daerah secara adil.

Rekam jejak merupakan perjalanan dari calon tersebut hingga sampai menjadi calon dalam pilkada kali ini. Berkaitan dengan pengalaman organisasi, sepak terjang selama di pemerintahan atau profesi, keberpihakan dan pengalaman sosial, serta latar belakang calon, baik keluarga, lingkungan sosial, track record partai pengusung dan institusi yang pernah berhubungan dengan si calon. Semua ini perlu dilihat oleh pengawal pilkada. Sebab secara sosiologis manusia akan terbentuk berdasarkan pengalaman masalalunya, dan rekm jejak akan memberikan gambaran seperti apa calon-calon yang akan bertarung. Selain itu pemuda sebagai pengawal pilkada juga harus membedah visi misi calon dan membandingkannya dengan rekam jejak calon tersebut. Dengan demikian pemilih dapat mendapatkan gambaran apakah calon tersebut jujur dan amanah atau tidak.

·         Mengawasi seluruh tahapan pilkada.

Tahapan-tahapan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi haruslah terus dikawal. Sebab potensi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kedua pihak masih terus ada. Pemuda harus jeli melihat potensi itu untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut. Kecuragan-kecurangan klasik seperti money politics, black campaign, juga tetap diawasi, termasuk juga netralitas birokrasi, TNI, dan POLRI. Jangan sampai kedekatan antara calon yang akan bertarung dengan birokrasi menjai ladang kecurangan yang subur. Dan yang tidak kalah penting adalah mengawasi kerja pelaksana pilkada, yang disini adalah Komisi Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Perhatikan pelaksanaannya, apakah sesuai dengan kode etik atau tidak. Ketika pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan maka pemuda harus melaporkannya serta mengangkatkan isu kecurangan ini agar publik bisa menilai.

·         Berikan pencerdasan kepada pemilih.

Pemilih yang berada pada kelompok amileneal dan gagap akan perkembangan teknologi biasanya akan menelan mentah mentah terhadap apa yang mereka dengar. Televisi, dan warung kopi biasanya menjadi sumber informasi bagi kelompok ini. Sedangkan kedua sumber ini rentan terindikasi kampanye hitam. Oleh sebab itu perlunya sosialisasi bukan hanya terkait pelaksanaan pilkada, namun juga track record masing-masing calon agar publik bisa menilai kelayakan mereka secara objektif.

·         Bentuk tim independen.

Kekuatan besar akan muncul setelah bekerja bersama-sama. Oleh sebab itu agar kegiatan pengawalan pilkada serentak perlu rasanya pemuda membentuk tim independen yang bertugas melaksanakan poin-poin di atas tadi. Tim independen ini bisa terbentuk dari lembaga eksekutif mahasiswa (BEM), ikatan pemuda, remaja masjid, karang taruna, dan lain-lain.

            Jikalau semua pemuda bersemangat menyambut pilkada ini dengan mengawasinya, maka fungsi pengawalan ini akan berjalan dengan baik, dan akan berujung kepada pelaksanaan pilkada serentak yang bersih, berintegritas, dan profesional. Semoga saja. 

( Tulisan hasil diskusi Ruang Bicara bersama Jimmi Ginting. )